Jakarta –
Bahlil Lahadalia menepis warta keterpilihan dirinya menjadi ketua lazim Partai Golkar karena adanya intervensi dari pemerintahan. Bahlil menyebut sumbangan yg didapat dari lebih banyak didominasi jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sehingga sanggup lolos verifikasi selaku kandidat ketua umum.
“Intervensi pemerintah, intervensi yang mana?” kata Bahlil usai ditetapkan menjadi ketum Golkar di Munas XI, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). 
Bahlil mengungkit ketum-ketum partai pendahulu yang juga memiliki kedekatan dengan pemerintah dikala terpilih menjadi ketum Golkar. Dia heran jikalau ada warta intervensi pemerintah di balik terpilihnya menjadi ketum Golkar.
| Baca juga: Bahlil Tegaskan Program Utamanya Sukseskan Pemerintahan Prabowo-Gibran |
“Masa dahulu calon-calon ketua lazim Golkar yang sudah jadi, dari Pak JK hingga Airlangga, nggak ada tuh perumpamaan itu. Tapi kita kebetulan saya jadi menteri lalu dibilangin intervensi, nggak ada itu intervensi. Kaprikornus nggak ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri ESDM itu menandakan dirinya memang berkomunikasi dengan jajaran DPD. Namun beliau menepis apabila komunikasi tersebut dianggap domplengan pemerintah.
| Baca juga: Bahlil Minta Arahan Senior Golkar: Saya dari Kampung, Tata Krama Kurang |
“Kalau dikatakan ada intervensi dari pemerintah, nggak ada itu. Saya nggak pernah diintervensi dan DPD II tak pernah ditelepon, siapa yang hendak telepon mereka, kalau aku telepon, iya, iya namanya saya cari suara, gimana nggak nelepon,” katanya.
“Masa aku menteri nelepon mau cari bunyi dikatakan intervensi dari atasan saya, kan nggak ada urusan, ya, Pak, ya,” lanjut dia.
