
Banten –
Jumlah utang pemerintah turun jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, adalah ke posisi Rp 8.461,93 triliun per Agustus 2024. Angka ini turun Rp 40,76 triliun (0,47%) dibandingkan Juli sebesar Rp 8.502,69 triliun.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir menyampaikan, penurunan utang ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo pada Agustus.
“Jatuh tempo itu kan di satu tahun itu nggak di satu titik, disebar juga. Makara pas mungkin bulan itu, ada jatuh tempo yg sungguh besar, jadi utangnya turun,” tutur Riko terhadap awak media di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).
Baca juga: Menatap Masa Depan dari Warisan Utang Era Jokowi |
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meraih 38,49%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya 38,68%.
Besaran rasio utang yg tercatat per final Agustus 2024 ini masih di bawah batas kondusif 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Menurut Riko, rasio utang tersebut masih dalam lingkup yang aman. Pihaknya berharap gar rasio sanggup dipertahankan dalam koridor yang menurun. Apalagi mengingat utang pemerintah naik drastis dikala pandemi Corona lalu.
“Outstanding utang memang bertambah, namun secara debt to GDP telah menurun dan dikala pandemi rasio utang naik lagi. Dari angka 40,7%, perlahan kalian turunkan,” ucapnya.
Sebagai pemanis keterangan, dokumen APBN KiTA edisi September 2024 mencatatkan komposisi utang pemerintah didominasi oleh surat bermanfaat negara (SBN) sebesar Rp 7.452,65 triliun atau 88,07% dan sisanya dari dukungan Rp 1.009,37 triliun.
Baca juga: Perjalanan Utang Pemerintah Sejak Awal Jokowi Menjabat sampai Jelang Lengser |
Utang asal dari penerbitan SBN berisikan SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan dukungan berasal dari dukungan dalam negeri Rp 39,63 triliun dan dukungan mancanegara Rp 969,74 triliun.
Sementara pada 2025 mendatang, atau dikala pemerintahan telah beralih ke Kepala Negara Terpilih Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menawan utang gres senilai Rp 775,9 triliun di 2025. Hal ini telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Untuk komposisi sumber pembiayaannya sendiri terdiri atas penerbitan SBN itu sebesar Rp 642,5 triliun dan penarikan dukungan itu sebesar Rp 133 triliun. Kemudian bagi dukungan juga terbagi atas dua sumber, adalah dukungan dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan dukungan mancanegara Rp 128,1 triliun.