Jakarta –
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerangkan pemerintah di sekarang ini berencana untuk memaksimalkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Cara ini dinilai Bahlil sanggup menghasilkan pengawasan penyaluran gas LPG subsidi jadi lebih sempurna sasaran tanpa perlu meniadakan status pengecer yg sudah di ketika ini.
Menurutnya pangkalan LPG 3 kg mulai mendistribusikan gas subsidi ke sub pangkalan, nah sub pangkalan ini yg mau melanjutkan kiprah menyalurkan LPG subsidi terhadap masyarakat. 
“Kalau pangkalan beliau kan mendistribusikan ke pengecer, apabila pengecer kan masuk ke konsumen. Nah pengecer ini akan kami optimalkan selaku sub pangkalan tetapi kami diskusikan teknisnya apalagi lalu. Nah kita pengin subsidi niat pemerintah baik ini betul-betul sempurna sasaran,” beber Bahlil di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/MPR, Senin (3/2/2025).
Dia menganggap dengan merubah pengecer menjadi sub pangkalan maka pemerintah sanggup mengawasi harga sekaligus seluruh orang pembeli LPG subsidi gampang-mudahan sempurna sasaran.
“Mereka (sub pangkalan) sanggup fasilitas, kita sanggup tahu harganya, berapa yg dijual, dan terhadap siapa saja. Maka kalian naikkan selaku sub pangkalan,” beber Bahlil.
Ketua Generik Golkar itu juga memastikan nantinya pengecer yg diubah jadi sub pangkalan tak akan sulit persyaratannya. “Naik jadi sub pangkalan dengan kriteria tak susah,” tegasnya.
| Baca juga: Buka Suara Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg, Bahlil Ungkap Permainan Harga |
Di segi yang lain, PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang menyalurkan LPG subsidi 3 Kg terhadap penduduk menyatakan akan mendukung planning Bahlil bagi menyebabkan pengecer LPG menjadi sub pangkalan.
Dengan menjadi sub pangkalan, pengecer tetap sanggup mengerjakan pembelian di pangkalan. Kebijakan ini bermaksud bagi mempertahankan ketersediaan LPG 3 kg untuk penduduk yang berhak serta mengembangkan kendali distribusi. Para pengecer ini juga mulai terdaftar pribadi secara resmi selaku merchant Pertamina.
“Secara sistem, pengecer sudah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya.
Saat ini sebanyak nyaris 63 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar dalam metode MAP. Totalnya ada merchant rumah tangga 53,7 juta NIK, merchant kerja keras mikro sebanyak 8,6 juta NIK, pengecer sebanyak 375 ribu NIK, dan petani atau nelayan sasaran sebanyak 50 ribu NIK.
“Dengan adanya denah ini, diperlukan layanan terhadap penduduk tetap terjaga, sekaligus mengembangkan pengawasan pemerintah lewat Pertamina terhadap distribusi dan pelanggan LPG 3 kg,” tambah Heppy.
Pemerintah menentukan bahwa jumlah pasokan LPG 3 kg tidak mengalami pergeseran dan tetap sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan. Penataan distribusi ini cuma bermaksud untuk menentukan subsidi sempurna sasaran, bukan untuk meminimalisir pasokan bagi penduduk yang berhak.
Simak juga Video ‘Mendagri Pangkas Anggaran ATK hingga Perjalanan Dinas, Totalnya Rp 2,7 Triliun’:
lpg 3 kgsub pangkalanpemerintahdistribusi gasbahlil lahadalia
