Jakarta –
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah Indonesia sekarang konsentrasi mengedepankan forum keuangan dalam negeri untuk mendanai proyek sektor hilirisasi. Langkah tersebut diambil karena selama ini pembiayaan sektor hilirisasi lebih lebih banyak didominasi dibiayai oleh pihak asing.
Bahlil menyampaikan hal ini juga sesuai dengan isyarat Presiden Prabowo mudah-mudahan hasil dari sektor hilirisasi mudah-mudahan lebih banyak dirasakan di dalam negeri. 
Selain itu, ia ingin meminimalkan penglihatan yang ada di penduduk terkait sektor hilirisasi lebih banyak dikuasi oleh pihak asing.
“Kami merumuskan wacana pembiayaannya mudah-mudahan lebih dahulu dilaksanakan di dalam negeri agar penglihatan yang seperti menyampaikan bahwa itu nanti absurd lebih banyak mendapat akibatnya itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” kata Bahlil usai rapat kerjasama percepatan hilirisasi dan ketahanan energi di Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
| Baca juga: Pemerintah Buka-bukaan Cara Geber Investasi dan Hilirisasi |
Adapun sebelumnya, Bahlil juga menyodorkan takaran pendanaan proyek hilirisasi di kurun pemerintahan Prabowo Subianto dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sungguh kecil. Bahlil memutuskan akan mencari sumber pendanaan lain, tergolong melibatkan swasta maupun perbankan.
Bahlil ditunjuk selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 wacana Satuan Tugas Pecepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Melalui Kepres tersebut, ada pilihan pendanaan hilirisasi lewat ongkos negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Satgas ini juga ditugaskan lewat Kepres yakni merumuskan, mengidentifikasi, dan menganjurkan mudah-mudahan pembiayaannya juga sanggup dilaksanakan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan atau APBN,” kata Bahlil di saat dijumpai di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Salah satu implementasi penggunaan APBN untuk hilirisasi, yakni prosedur Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ia menekankan pendanaan dari APBN menjadi pilihan terakhir.
Dia memastikan Satgas mendorong sumber pendanaan lain, tergolong melibatkan swasta. Menurut Bahlil, Internal Rate of Return (IRR) dari proyek hilirisasi cukup manis sehingga sanggup menawan perhatian swasta.
“Tapi itu kan opsinya kecil sekali. Kami dari Satgas berpikir bahwa untuk hilirisasi ini sekecil mungkin untuk kita hindari memakai dana APBN. Sekecil mungkin. Tapi yang problem ekonomi dalam konteks hilirisasi, kita mesti mencari inovasi, mesti mencari duit dari swasta murni, sanggup dari pasar modal atau dari perbankan,” jelas Bahlil.
lembaga keuangan lokalbahlil lahadaliaproyek hilirisasiketahanan energiinvestasi dalam negeri
