Jakarta – Indonesia mencetak sejarah di kurun Pemerintahan Kepala Negara Prabowo dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inovasi tersebut menjadi contoh gres untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah tempat bagi menyalurkan derma sosial dan kegiatan pemberdayaan lebih sempurna sasaran.
Usai Instruksi Kepala Negara (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN terbit, Badan Pusat Statistik (BPS) selanjutnya menyerahkan laporan pemadanan data tunggal ke sejumlah kementerian. Laporan hasil DTSEN pun ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik terkait inovasi tersebut. Menurutnya, inovasi tersebut dapat memperkuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Hal itu diungkapkan olehnya usai menerima DTSEN dari BPS di Kantor Bappenas, Jakarta, hari ini. 
“Perintah Presiden data tunggal dan mengutus segala kementerian dan forum menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, kini jadi data tunggal,” kata Gus Ipul dalam keterangan, Kamis (20/2/2025).
Dia menuturkan di sekarang ini kode Kepala Negara Prabowo dapat dijalankan dengan baik. Laporan final DTSEN ini sudah menjadi catatan sejarah buat Indonesia.
“Di kurun Kepala Negara Prabowo dengan kode yang terang dan keterbukaan seluruh menteri, DTSEN dapat terwujud,” ungkapnya.
Gus Ipul menyampaikan dalam Instruksi Kepala Negara (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) diperintahkan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis alasannya senantiasa ada warga yg meninggal dunia, lahir dan pindah.
Baca Juga : Menjaga Kinerja Pemerintah Daerah Pasca Efisiensi Anggaran
“Jadi, perlu keterbukaan dari kalian bagi memuat semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran, sanggup lewat jalur formal, RT/RW yg ditandatangani bupati, kemudian naik ke DTSEN,” tuturnya.
Mekanisme pemutakhiran data lainnya, yakni lewat jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi tersebut terdapat permohonan sanggah akseptor derma sosial dengan melampirkan bukti.
“Orang nggak boleh hanya ngomong tok nggak sempurna sasaran. Buktikan dengan melampirkan dua hal, ada ketentuannya,” jelasnya.
Di Kemensos, DTSEN ini selanjutnya akan digunakan buat data penting penyaluran derma sosial periode berikutnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengatakan proses pemadanan data milik sejumlah kementerian dan forum ke DTSEN sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri sampai membuahkan hasil akhir.
“Kami laporkan DTSEN per 3 Februari telah dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya alasannya proses penunggalan DTSEN yaitu kerja sama segala, tidak cuma kerja BPS,” tutur Amalia.
Amalia menyebutkan dalam DTSEN tercatat 285 juta individu tunggal tanpa ada duplikasi. Lalu ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah menurut data Dukcapil. Namun data-data ini tak bersifat final melainkan dinamis sehingga diperlukan pemutakhiran secara berkala.
“Karena data sosial senantiasa dinamis setiap hari, kita telah berdiskusi, kalian akan dapatkan data input kembali dan ground check, kami kembalikan terhadap tiga menteri sesuai kode Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025,” katanya.
Di tempat yang sama, Rachmat Pambudy mengatakan DTSEN hanya mampu teratasi alasannya ada keleluasaan, situasi batin kebersamaan, dan keikhlasan. Sebab tiap kementerian/lembaga mesti menyerahkan data ke BPS.
“Memang semestinya demikian, BPS menyerupai halnya statistical policy, data mesti dikumpulkan dan dimasak BPS,” jelasnya.
Dia menyampaikan adanya perumpamaan data tunggal alasannya meyakini ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, dihentikan ada dua data kecuali beberapa orang yg berbeda.
“Ini sejarah gres buat melangkah dari masalah-masalah usang yang tidak selesai-selesai,” ujar Rachmat.
Menurutnya, urusan usang tak selesai alasannya data tidak pernah terurus dengan baik. Ia bersyukur bareng Presiden Prabowo dan para menteri juga BPS, jadinya Indonesia dapat menyelesaikan data tunggal.
“Saya atas nama Bappenas menyodorkan terima kasih,” katanya.
Sebagai keterangan tambahan, DTSEN yaitu integrasi tiga pangkalan data penting, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna menentukan akurasi data.
